Nasional | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan bahwa hingga tahun 2024, terdapat 6.522 lembaga yang telah menjalin kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga ini meliputi kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, serta institusi swasta.
“Pada tahun 2013, hanya sekitar 10 lembaga yang memanfaatkan data ini. Namun, pada tahun 2014 jumlahnya melonjak menjadi 6.522 lembaga dengan akses data melebihi 14,5 miliar hit,” ujar Teguh dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Jakarta, Kamis.
Teguh menyatakan bahwa angka tersebut sangat menggembirakan, dan Kemendagri akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan.
Beberapa contoh pemanfaatan data kependudukan yang disampaikan Teguh termasuk untuk pembangunan demokrasi melalui pilpres dan pilkada, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum.
Kemendagri juga menaruh perhatian besar pada keamanan data kependudukan. “Data kependudukan dan dokumen kependudukan harus disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Hal ini untuk memastikan bahwa data pribadi setiap warga negara terlindungi dari penyalahgunaan atau akses tanpa izin yang sah,” tegas Teguh.
Berdasarkan data Kemendagri per 19 Juni 2024, jumlah penduduk Indonesia pada semester II 2023 tercatat sebanyak 280.725.428 jiwa, terdiri dari 141.671.644 laki-laki dan 139.053.784 perempuan.
Komentar