hashtagnews.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo kembali menjadi sorotan publik menyusul mencuatnya dugaan kasus pelecehan LGBT oleh seorang oknum dosen berinisial TT yang dituding mengirimkan foto tak senonoh kepada mahasiswanya melalui media sosial.
Kasus ini memicu desakan dari kalangan mahasiswa agar pihak kampus bertindak tegas dan transparan.
Rektor UIN Palopo, Abbas Langaji, pada Jumat (27/9/2025), menyatakan bahwa Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah memulai investigasi.
Namun, Abbas mengakui bahwa hingga saat ini belum ada korban yang secara resmi melapor untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penindakan hukum.
“Kami sedang melakukan pendekatan persuasif ke salah satu yang diduga korban agar bersedia memberikan keterangan kepada PPKS,” ujar Abbas saat dikonfirmasi wartawan.
Abbas menegaskan penyelidikan akan berjalan secara profesional dan mengajak seluruh pihak, khususnya mahasiswa yang merasa menjadi korban, untuk berani melapor demi mengungkap kasus ini secara utuh, transparan, dan komprehensif.
“Kami berpegang pada prinsip Menteri Agama RI bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku asusila di lingkungan Kementerian Agama,” tegas Abbas.
Abbas menambahkan kampus tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran dan siap memberikan sanksi tegas kepada setiap oknum yang terbukti bersalah.
Sebagai bentuk komitmen, ia menyebut UIN Palopo telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada sejumlah ASN yang terbukti melakukan pelanggaran di masa lalu.
Namun, pernyataan rektor tersebut justru menuai kritik tajam dari mahasiswa.
Mahasiswa UIN Palopo, Putra mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan kasus ini yang dinilai lamban dan terkesan defensif.
Ia menyoroti pernyataan pimpinan kampus yang menyebut kasus oknum dosen LGBT tersebut merupakan kasus lama sekitar satu tahun lalu dan baru terangkat ke media.
“Ini merupakan hal yang paling lucu sekaligus menggelikan. Bagaimana mungkin kebusukan yang dilakukan oleh salah satu Oknum Dosen LGBT apalagi memiliki jabatan yang strategis di kampus ini baru terungkap sekian lamanya,” kata Putra. Pada Sabtu (28/9/2025).
Ia juga mempertanyakan kinerja birokrasi kampus yang seolah-olah baru bertindak setelah poster terkait isu LGBT di UIN Palopo mencuat di media sosial.
Putra membandingkan penanganan kasus ini dengan insiden penipuan beasiswa PIP bodong oleh seorang cleaning service yang langsung dipecat berdasarkan bukti chatting WhatsApp.
“Lalu hal yang sama juga terjadi dengan bukti chatting Pelaku LGBT terhadap mahasiswa yang dikirimi gambar tak senonoh. Kami heran seheran-herannya,” ujarnya,
Lebih lanjut, Putra mengklaim bahwa pimpinan birokrasi menyatakan korban tidak merasa dilecehkan, padahal korban sendiri mengaku merasa terlecehkan.
“Kami menganggap bahwa pimpinan kampus melakukan ‘Penyalahgunaan Komunikasi Persuasif’ dan hanya mampu melakukan pembenaran sekaligus pembelaan diri di media sosial, demi nama baik kampus,” tegas Putra.
Ia juga menyoroti Satgas PPKS UIN Palopo yang dianggap mati fungsi.
Menurut Putra, berbagai laporan pelecehan seksual yang dialami mahasiswa sebelumnya tidak pernah mendapatkan titik terang, dan sanksi yang diberikan kepada oknum dosen pelaku pelecehan tidak memberikan efek jera.
“Kami melihat ada kemudian relasi kekuasaan yang bermain atau kepentingan di dalamnya,” pungkas Putra. (Wdy)
