hashtagnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah.
Pembentukan ini diputuskan dalam rapat yang digelar di Ruang Command Centre Bupati, Senin (7/7/2025), sebagai langkah strategis menciptakan iklim daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masuknya investasi nasional maupun internasional.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menegaskan keamanan dan ketertiban menjadi syarat mutlak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberhasilan menarik minat investor tidak hanya ditentukan oleh birokrasi yang bersih, tetapi juga oleh stabilitas sosial masyarakat.
“Kita bentuk Satgas ini agar di lingkup birokrasi tidak ada masalah, di lingkup sosial masyarakat juga tidak ada masalah. Kita ingin orang merasa nyaman untuk berusaha di sini,” ujar Andi Rahim.
Lebih jauh, Bupati menekankan potensi investasi di Luwu Utara tak hanya terfokus pada sektor industri, melainkan juga merambah sektor pertanian dan peternakan.
Ia menyebut rencana pembangunan pusat pembibitan dan penggemukan sapi di atas lahan seluas 20.000 meter persegi sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian daging nasional.
“Proyek ini bukan sekadar proyek daerah, ini kebutuhan nasional. Kita harus bisa menjadi pemasok daging dan hasil pertanian lainnya. Kalau kita tidak bergerak, daerah lain yang akan ambil peran,” tegasnya.
Dalam konteks ini, premanisme dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai bermasalah dianggap sebagai hambatan serius terhadap stabilitas dan minat investasi.
Pembentukan Satgas, kata Bupati adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menindak segala bentuk gangguan ketertiban.
“Siapa pun yang ingin hidup normal, kita siapkan ruangnya. Tapi kalau tetap memilih mengganggu ketertiban, Satgas ini yang akan turun,” imbuhnya.
Struktur Satgas yang dibacakan di akhir rapat menempatkan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua dari unsur Satpol PP dan Sekretaris dari Badan Kesbangpol.
Satgas ini juga melibatkan unsur TNI, Polri, perangkat daerah teknis, serta perwakilan lembaga intelijen.
Bupati berharap Satgas ini tidak hanya efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat menjadi model penanganan gangguan keamanan dan sosial yang bisa direplikasi di daerah lain.
“Saya minta ada SOP yang jelas, hasil kerja lapangan dilaporkan dan bisa dijadikan contoh untuk kasus-kasus serupa ke depan,” tandasnya.
Selain pembentukan Satgas, rapat juga menyinggung proyek-proyek strategis lainnya, termasuk pembangunan jalan Seko–Sigi yang akan dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta pengembangan kawasan pertanian dan industri di wilayah timur Sulawesi.
“Kita tidak bisa terus berharap dari APBD, kita butuh investor. Tapi tugas kita pastikan mereka merasa aman dan yakin bahwa Luwu Utara layak jadi tempat berinvestasi,” tutupnya.
