Haghstagnews.id – Gerakan Pemuda Ansor dukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji guru pada 2025.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan pengakuan atas peran sentral guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami percaya bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji guru adalah bentuk penghormatan kepada profesi yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin, Jumat (29/11).
“Dengan kebijakan ini, kami optimistis pendidikan kita akan lebih maju dan berdaya saing,” lanjutnya.
Kebijakan afirmatif ini akan membawa tiga dampak positif bagi guru.
Pertama, peningkatan motivasi dan produktivitas guru yang akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah. Kedua, dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer dan guru tetap. Ketiga, kebijakan ini menjadi langkah untuk memperkuat sumber daya manusia bangsa, mengingat pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud jika tenaga pendidik memiliki kehidupan yang layak dan akses yang cukup terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi,” tutur Addin.
Meski demikian, GP Ansor juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, agar kebijakan tersebut dapat bermanfaat maksimal bagi seluruh guru di Indonesia.
Salah satu masalah utama yang disoroti oleh GP Ansor adalah nasib guru honorer yang sering terabaikan.
Meskipun jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai daerah, guru honorer sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS, kendati memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita, namun sering kali diabaikan dari berbagai kebijakan yang ada. Kenaikan gaji yang direncanakan untuk guru PNS harus tetap memperhatikan nasib guru honorer agar mereka tidak tertinggal,” ungkap Addin.
Olehnya itu, GP Ansor mendesak agar kebijakan kenaikan gaji ini disertai dengan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan memberi hak yang setara dengan guru tetap, termasuk akses pelatihan, jaminan kesejahteraan, dan penguatan profesionalisme, termasuk dalam lingkup geografis agar merata ke seluruh Indonesia.
“Guru di daerah terpencil dan daerah dengan akses terbatas harus merasakan manfaat yang sama. Jangan sampai kenaikan gaji ini hanya memberikan dampak pada daerah yang sudah maju, sementara daerah lain yang lebih membutuhkan tetap terabaikan,” lanjutnya.
Addin berharap kebijakan kenaikan gaji ini juga disertai dengan jaminan kesejahteraan lainnya, seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan profesi yang semakin memadai.
“Dengan semangat ini, GP Ansor percaya bahwa kebijakan ini akan memperkuat visi Indonesia maju, sekaligus memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa,” tutupnya. (*)
