hashtagnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025 di Belopa, Kamis (19/6/2025), sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Rakor ini menghadirkan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry, yang juga menjabat Ketua Satgas Swasembada Pangan Sulsel. Dalam sambutannya, Fadjry menyampaikan optimisme bahwa Kabupaten Luwu berpeluang besar mencapai peningkatan Indeks Pertanaman (IP) hingga 300.
“Sekarang air tersedia, petani siap, dan lahannya cukup. Maka, sangat memungkinkan kita tingkatkan hingga IP 300. Dulu varietas padi butuh 120 hari, sekarang varietas unggul hanya butuh kurang dari 100 hari dengan potensi hasil hingga 9 ton per hektare,” tegas Fadjry.
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, yang memimpin langsung jalannya rapat, menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan, selaras dengan visi besar daerah, yakni “Luwu yang Maju dan Berkarakter Berbasis Agribisnis”.
Meski demikian, Dhevy mengakui masih ada tantangan signifikan yang dihadapi, terutama pascapanen raya dan kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana pada Mei 2024 lalu. “Periode April–Mei 2025, LTT di Luwu memang melambat. Salah satunya karena keterbatasan irigasi, termasuk 4.728 hektare sawah tadah hujan yang belum tertangani optimal,” ungkapnya.
Ia pun mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk percepatan rehabilitasi irigasi dan modernisasi sistem pertanian. “Target kami, IP Luwu meningkat dari 1,8 ke 2,5, bahkan ke IP 3,” tandasnya.
Dalam rakor tersebut, Pemkab Luwu juga mengusulkan bantuan benih unggul seperti varietas Pajajaran dan Cakrabuana, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti TR4, TR2, rotavator, hingga combine harvester skala besar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Jumardin, melaporkan bahwa luas baku sawah di wilayahnya kini mencapai 31.401 hektare. Angka ini naik signifikan karena adanya alih fungsi lahan dari tanaman kakao ke tanaman padi.
Namun demikian, persoalan kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masih menjadi pekerjaan rumah. “Saat ini baru tersedia 175 penyuluh untuk 227 desa dan kelurahan. Artinya, kita kekurangan 52 orang. Beberapa penyuluh bahkan menangani 2 hingga 3 desa sekaligus,” ujar Jumardin.
Meski begitu, ia optimistis percepatan tanam dapat terlaksana dengan baik. “Dengan kolaborasi semua pihak, pelaporan dan pendampingan LTT akan bisa berjalan maksimal,” ucapnya. (*)
