Mutasi yang tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025 ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja Polri.
Nasional
Bulan Ramadhan 1446 H, Sigit: Sebuah Momen Penuh Berkah
Menurut Sigit, bulan suci ramadhan adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Muslim, sebuah momen penuh berkah yang memberikan kedamaian dan kesempatan untuk beribadah lebih dekat kepada Sang Pencipta.
Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Terjadi pada 28-30 Maret
Untuk menghadapi lonjakan jumlah pemudik, Polri telah mempersiapkan Operasi Ketupat yang akan dilaksanakan mulai 26 Maret hingga 8 April 2025.
Kementerian PKP Luncurkan Program Perbaikan Hunian Pesisir dengan BSPS, Anggarkan Rp 255 Miliar
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah di daerah pesisir yang terpapar kondisi lingkungan ekstrem.
Tuntut THR, Ojek Online Gelar Aksi di Kantor Kemenaker
Aliansi Tuntut THR untuk Ojek Online (Ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin pagi, 17 Februari 2025.
BMKG Ajukan Dispensasi Pemotongan Anggaran, Peringatan Dini Bencana Terancam!
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.
Anggota Tewas Ditembak Saat Patroli, Operasi Damai Cartenz Lanjutkan Pengejaran Pelaku
Jumat sore, 17 Januari 2025, wilayah Yalimo di Papua kembali diguncang dengan insiden penembakan yang menargetkan anggota Operasi Damai Cartenz (ODC) 2025.
Mendaftar di DTKS Syarat Dapat Bansos 2025, Simak Caranya!
Mendaftar di DTKS Syarat Dapat Bantuan Sosial 2025, Simak Caranya!
DPR RI dan Menteri HAM Desak Pemerintah untuk Evaluasi Penggunaan Senjata Api
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan terkait penggunaan senjata api di Indonesia.
Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Sudah Bisa Usung Paslon di Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) Hapus Presidential Threshold: Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dikabulkan.
- 1
- 2
- 3
- …
- 8
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.