PALOPO, hashtagnews.id – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo berlangsung panas pada Senin, 5 Mei 2025.
Demonstrasi dimulai pukul 14.30 WITA dan berujung pada pemblokiran jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Luwu Utara dan Kota Palopo, mengakibatkan kemacetan parah di kedua arah.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan massa terhadap dugaan tindakan premanisme yang mereka alami saat melakukan audiensi atau hearing di ruang rapat DPRD Kota Palopo sebelumnya.
Dalam orasinya, massa PMII menyuarakan kegeraman atas perlakuan tersebut yang dinilai mencederai semangat demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang legislatif.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat praktik premanisme dilegalkan dalam institusi negara. DPRD seharusnya menjadi rumah rakyat, bukan arena intimidasi,” tegas Putra, salah satu orator aksi dari atas mobil.
Selain mengecam premanisme, PMII membawa sederet tuntutan strategis kepada DPRD Kota Palopo.
Di antaranya adalah transparansi anggaran rumah tangga pimpinan DPRD, penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satgas khusus pemutusan hubungan kerja (PHK), evaluasi menyeluruh terhadap program MBG (Maju Bersama Gemilang), serta desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Perlindungan Masyarakat Adat, RUU PPRT, dan penegakan supremasi hukum di Kota Palopo.
Aksi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat kepolisian dengan pihak Satpol PP. Meski sempat memanas, demonstrasi berakhir tanpa insiden besar. Namun, PMII menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai keadilan ditegakkan dan DPRD Kota Palopo kembali pada fungsi idealnya sebagai wakil rakyat,” pungkas koordinator lapangan, Taufik. (Wdy)
