hashtagnews.id – Dalam momentum peringatan hari jadinya yang ke-25, Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (WALLACEA) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Refleksi Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pengakuan Masyarakat Adat, Konflik Ruang, dan Krisis Lingkungan di Tana Luwu” pada Minggu, 29 Juni 2025, bertempat di Kantor Wallacea Palopo.
Sebagai organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak 5 Juni 2000, Wallacea telah mendedikasikan diri selama seperempat abad dalam pendampingan komunitas serta advokasi kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat adat, khususnya di wilayah Tana Luwu yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Kegiatan reflektif ini dihadiri oleh sejumlah elemen gerakan masyarakat sipil dan komunitas adat dampingan Wallacea, seperti Komunitas Ba’tan dan Latuppa dari Palopo, Komunitas Adat Seko dan masyarakat Uraso/Likudengen dari Luwu Utara, serta Komunitas Adat To Cerekeng dari Luwu Timur.
Dalam paparannya Direktur Wallacea, Hamsanuddin menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai perayaan hari jadi, tetapi lebih jauh menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat perlawanan masyarakat adat terhadap ancaman yang merongrong ruang hidup mereka.
“Selama 25 tahun, kami tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga menjaga hak-hak masyarakat adat. Saat ini, tantangannya bukan semata konflik ruang, tetapi juga bagaimana membangun solidaritas antarkomunitas untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah, air, dan lingkungan mereka,” ujarnya.
Diskusi dalam kegiatan ini berlangsung dinamis. Para narasumber yang hadir antara lain Hajaruddin (akademisi dari Palopo), Irsal Hamid (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Tana Luwu), dan Dirga Mulla (perwakilan mahasiswa dari Universitas Andi Djemma/Unanda Palopo) mengupas berbagai isu aktual, mulai dari ketimpangan dalam kebijakan pembangunan hingga lemahnya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat.
“Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya sebatas legalitas administratif, tapi juga menyangkut kelestarian ekosistem. Sayangnya, pembangunan kerap berjalan dengan menafikan posisi masyarakat adat yang sebenarnya adalah penjaga alam paling depan,” tegas Irsal Hamid.
Isu krusial yang mencuat dalam forum ini adalah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat investasi berskala besar, terutama di sektor ekstraktif.
Wallacea mencatat sejumlah proyek yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup komunitas lokal, di antaranya pembangunan smelter di Luwu dan Luwu Timur, eksplorasi tambang emas di Luwu Utara, hingga ekspansi tambang nikel di Luwu Timur.
Tak ketinggalan, rencana pembangunan energi geotermal dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Luwu Utara juga menjadi sorotan karena dampak ekologis dan sosial yang mungkin ditimbulkan.
Pada sesi diskusi kelompok terfokus, peserta membahas tantangan internal yang dihadapi komunitas dampingan, seperti minimnya regenerasi kader, lemahnya penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, hingga pentingnya pelibatan perempuan dan anak dalam gerakan pelestarian lingkungan.
Mahasiswa Unanda, Dirga Mulla, menyampaikan bahwa generasi muda harus terlibat aktif dalam perjuangan ini.
“Ini momentum strategis. Gerakan penyelamatan lingkungan tidak bisa hanya sebatas slogan. Kita harus hadir bersama komunitas yang menjadi korban langsung dari pembangunan yang tidak berkeadilan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, seperti BEM UIN Palopo, Universitas Cokroaminoto Palopo, dan Unanda Palopo. Hadir pula organisasi kepemudaan dan pelajar, seperti IPMAL, IPMS, IPMR, HAM LUTIM, HIKMA LUTRA, serta organisasi pecinta alam dan jaringan mahasiswa seperti Forum Pecinta Alam Palopo dan Perkumpulan Mahasiswa WTC. (Wdy)
