hashtagnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), masing-masing terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2025–2029.
Paripurna ini berlangsung di ruang sidang DPRD Luwu, Selasa (24/6/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding.
Dalam penyampaiannya, Bupati Patahudding melaporkan realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,598 triliun. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp181 miliar, pendapatan transfer Rp1,353 triliun, serta pendapatan sah lainnya senilai Rp64 miliar.
Sementara itu, total realisasi belanja daerah mencapai Rp1,597 triliun, yang mencakup belanja operasi sebesar Rp1,066 triliun, belanja modal Rp272 miliar, belanja tak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp257 miliar.
Di sisi pembiayaan, Pemkab Luwu mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp32 miliar yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar. Hal ini menghasilkan SILPA akhir tahun sebesar Rp28 miliar.
“Pengelolaan keuangan daerah tetap berada di jalur yang akuntabel dan transparan. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Luwu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut,” tegas Bupati Patahudding.
Selain penyerahan Ranperda APBD, Bupati juga menyerahkan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029 yang akan menjadi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen tersebut memuat visi besar “Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis” yang diterjemahkan ke dalam tujuh misi, delapan tujuan, dan 21 sasaran pembangunan.
Tujuh prioritas pembangunan utama dalam RPJMD tersebut meliputi:
- Luwu Berdaya – penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya daerah,
- Luwu Malebbi – peningkatan layanan publik yang profesional,
- SDM Unggul – pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif,
- Luwu Mappatuwo – penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan,
- Infrastruktur Merata – pembangunan infrastruktur berkelanjutan,
- Desa Mandiri – pemberdayaan desa berbasis potensi lokal,
- Luwu Lestari – pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyinggung capaian program percepatan 100 hari kerja pemerintahannya, di antaranya optimalisasi Mall Pelayanan Publik di wilayah Walmas, layanan kependudukan berbasis kecamatan, internet gratis di ruang publik strategis, hingga kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk veteran, mantan kepala daerah, dan warga berpenghasilan rendah. (*)
