hashtagnews.id – Aksi protes kembali mewarnai halaman Kantor Wali Kota Palopo, Senin siang, 21 Juli 2025.
Puluhan Ketua RT/RW dan pengurus LPMK yang tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) kembali turun ke jalan.
Ini kali kelima mereka menggelar demonstrasi, menagih hak yang belum kunjung dibayar, insentif sepuluh bulan dari tahun 2024 dan keterlambatan pembayaran di tahun berjalan.
Sejak pukul 09.00 WITA, massa mulai berdatangan. Mereka membawa spanduk dan karton bertuliskan protes. Salah satunya terbaca, “Kami RT/RW dan LPMK se-Kota Palopo tidak pernah berhenti, hak kami 10 bulan yang tertinggal di 2024 sampai sekarang belum terbayarkan.”
Karton lainnya, yang diangkat sejumlah ibu-ibu, menuntut, “Tuntaskan Gaji Kami” dan “Gaji RT/RW Jangan Dikorupsi.”
“Kami datang lagi karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami menolak kelanjutan SK tim analisis hukum Perwal 57. Regulasi itu justru menghambat pencairan insentif,” kata Feriyanto, koordinator aksi, di sela demonstrasi.
Ia menambahkan, jika pertemuan hari itu tak membuahkan keputusan konkret, Forum akan memobilisasi aksi yang lebih besar.
Musliati Hamsa, Ketua RW 4 Kelurahan Malatunrung, mengaku belum menerima insentif selama 10 bulan di 2024.
Di tahun 2025, baru dua bulan insentif yang dibayarkan dari enam bulan masa kerja.
“Kami tetap menjalankan tugas meski belum dibayar. Tapi jujur, kami merasa kecewa dan terabaikan,” ujarnya.
Nilai insentif yang seharusnya diterima setiap bulan, menurut Musliati, adalah Rp500 ribu.
Sekitar sejam setelah aksi berlangsung, suasana sempat memanas. Massa memaksa masuk ke kompleks kantor untuk menemui Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP.
Aksi saling dorong dengan Satpol PP pun tak terhindarkan. Aparat akhirnya membatasi pergerakan massa di halaman kantor.
Pihak Pemerintah Kota Palopo diwakili oleh Asisten I Setda, Andi Poci, yang menemui demonstran dan menyatakan aspirasi Forum sudah ditindaklanjuti.
“Kami sudah bentuk tim dan semua sedang dalam proses sesuai aturan yang berlaku. Mohon bersabar,” ujar Andi.
Namun pernyataan itu belum cukup. Massa menolak membubarkan diri sebelum bisa bertatap muka langsung dengan Firmanza DP.
Mereka memilih bertahan di halaman kantor sambil menunggu kepastian. (*)
