Hashtagnews.id, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman menyebut ikhtiar bagian dari langkah pencegahan korupsi di Sulsel.
Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman mengikuti rapat strategi nasional pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulsel.
“Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar,” kata Andi Sudirman, Kamis (4/3/21).
Saat Pilgub Sulsel 2018 lalu, Andi Sudirman menyebut dirinya bersama Nurdin memang ingin memperkuat pembangunan infrastruktur di Sulsel dengan istilah Sulsel terkoneksi.
“Sulsel terkoneksi yang dimaksud adalah wilayah terisolir, wilayah yang sangat jauh. Semangat kami membangun infrastruktur terus menerus,” ujarnya.
Namun perlu ada yang diperhatikan dalam program pembangunan tersebut agar menjadi lebih efektif.
“Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan,” tuturnya.
Rapat strategi nasional pencegahan korupsi ini merupakan tindak lanjut penerapan katalog elektonik lokal dan e-marketplace di Sulsel. Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK Herda Helmi Jaya menegaskan, KPK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan.
“Kami akan selalu mendampingi kawan-kawan Pemda dalam memperbaiki segala hal terkait dengan pelayanan,” kata Herda Helmi Jaya.
Ia menjelaskan, penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan,” ujarnya.
Herda mengungkapkan, KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah jika sistem katalog elektonik lokal sudah mulai diterapkan.
“Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di Wilayah Sulawesi,” tegasnya. (*)
Komentar