Makassar – DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan menggelar konsolidasi besar di ballroom Hotel Claro Makassar, Jumat (13/2/2026).
Forum ini tak hanya membahas penguatan mesin partai menuju Pemilu 2029, tetapi juga menegaskan komitmen mendorong pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi baru.
Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif membuka acara dengan gaya khasnya. Saat utusan Palopo, Umar, memaparkan proyeksi strategi pemenangan, Syaharuddin menyahut dari podium, “Menyala atau tidak?” Serentak kader menjawab, “Menyala!”
Namun konsolidasi ini tak berhenti pada yel-yel. Syaharuddin langsung mengarahkan langkah konkret. Ia meminta seluruh struktur partai dan fraksi DPRD kabupaten/kota hingga provinsi mengawal serius aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Sejumlah nama dipanggil untuk mengambil peran, di antaranya Mizar Roem, H. Taufik dari Maros, dan Salma dari Jeneponto. Salma diminta berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Sulsel serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi guna mengagendakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI.
“Kalau perlu difasilitasi bertemu Ketua Komisi II. Kebetulan kader NasDem juga,” ujar Syaharuddin, merujuk pada Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Komisi II DPR RI membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, termasuk pembentukan daerah otonom baru (DOB). Jalur ini dinilai strategis agar aspirasi Luwu Raya bisa masuk pembahasan tingkat nasional.
Syaharuddin menegaskan, tugas kader di daerah adalah memastikan aspirasi dari Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Luwu tidak berhenti di level lokal. “Kebijakan memang di pusat. Tapi kita harus kawal, jangan sampai aspirasi ini berhenti di daerah,” tegasnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Palopo Umar menyebut dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan isu baru. Aspirasi itu, kata dia, sudah lama berkembang di tengah masyarakat.
“Secara historis dan geografis, Luwu Raya memiliki karakter dan kebutuhan pembangunan yang spesifik. Aspirasi ini terus disuarakan masyarakat,” ujar Umar.
Menurutnya, konsolidasi DPW NasDem Sulsel menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah politik dari tingkat daerah hingga pusat. Apalagi, akses komunikasi dengan Komisi II DPR RI dinilai terbuka.
“Kami di daerah siap mengawal dari bawah. Kalau komunikasi ke pusat sudah terbangun, tentu ini menjadi peluang besar,” katanya.
Meski demikian, Umar mengakui pembentukan provinsi baru membutuhkan proses panjang. Ada tahapan administratif, kajian teknis, hingga keputusan politik di DPR RI bersama pemerintah pusat.
Konsolidasi di Makassar ini setidaknya menandai satu hal: isu Luwu Raya kembali masuk radar serius partai. Mesin politik mulai dipanaskan, jaringan komunikasi dirapikan, dan jalur lobi ke Senayan disiapkan.