oleh

Mendagri Ungkap 3 Syarat Jadi Kepala Daerah yang Kuat

Hashtagnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan syarat menjadi kepala daerah yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 gelombang III dan IV secara virtual, Senin (13/9/2021).

Menurutnya, syarat pertama yang harus dimiliki yakni kekuasaan. Syarat ini, kata dia, sudah tentu dimiliki secara otomatis oleh para kepala daerah.

Syarat kedua, kata Tito, kepala daerah harus memiliki pengikut. Hal ini dimaknai, setiap kebijakan yang dibuat harus diikuti oleh staf dan juga masyarakat.

1. Kepala daerah harus memiliki konsep

Syarat ketiga, kepala daerah harus memiliki konsep. Konsep ini yang akan menuntut kepala daerah dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya.

“Tanpa konsep maka akan serabutan, kemudian tidak sistematis apa yang dikerjakan. Sampai akhir tugas tidak mengerti apa yang ingin dicapai. (Untuk itu, kepala daerah) harus memiliki konsep, bagaimana untuk membuat roadmap,” ujar Tito.

Acara ini diikuti oleh 183 kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

2. Tito minta setiap kepala daerah luruskan niat dan tidak buat pernyataan negatif di media

Lebih lanjut, Tito meminta kepada setiap kepala daerah untuk meluruskan niat agar dapat bersinergi dengan masyarakat.

Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakilnya harus menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder.

“Kepala daerah dan wakilnya jangan membuat pernyataan negatif di media,” ujar mantan Kapolri itu.

3. Tito minta setiap kepala daerah segera realisasikan APBD

Dalam kesempatan itu, pensiunan jenderal polisi ini juga meminta kepada setiap kepala daerah untuk segera meraliasikan penyerapan ABPD. Menurutnya, hal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Tak hanya itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk tetap fokus dalam penanganan COVID-19.

Dia mewanti-wanti setiap kepala daerah untuk mampu mendisiplinkan protokol kesehatan di wilayahnya. (*)

Komentar

Hashtag Feed