Palopo – Pengurus Cabang PMII Kota Palopo secara tegas menolak Kebijakan pemerintah tentang wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PMII Kota Palopo tidak tinggal diam dan akan menggelar aksi besar-besaran jika kebijakan tersebut diberlakukan.
Hal tersebut disampaikan Ketua II Bidang Eksternal PMII Palopo, Hidayat kepada Hashtagnews.id, Senin (29/8/2022). Menurutnya, terkait adanya kebijakan untuk kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah, dinilai sangat menyulitkan masyarakat.
“Dengan dalih pemulihan ekonomi pasca Covid-19, seharusnya lebih berfokus pada arah ekonomi kemandirian Indonesia, bukan justru mengindikasikan adanya kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” terang Dayat.
Implikasi logis ketika kebijakan keniakan BBM bersubsidi berlaku, maka komoditas lainnya juga mengalami kenaikan, utamanya kebutuhan pokok, sektor usaha dan jasa, dan lainnya. Tidak berhenti sampai disitu, akan berdampak pula pada aspek sosial masyarakat Indonesia.
Kendati pemerintah berdalih untuk menurunkan defisit anggaran, karena menurunnya pengeluaran negara untuk subsidi BBM kepada masyarakat, tak lantas mengharuskan untuk dikeluarkan kebijakan kenaikan BBM.
“Pemerintah harus mempertimbangkan ulang terkait hal ini, karena akan menghambat stabilitas ekonomi masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah dan sangat potensial makin meningkatnya pengangguran di Indonesia,” tambahnya.
“Idealnya, pemerintah lebih mengutamakan pemulihan ekonomi secara keseluruhan pasca covid-19. Karena dampak pandemi tersebut masih sangat terasa bagi masyarakat hingga sekarang, dan satu hal lagi, mestinya fokus lain pemerintah ialah menyelesaikan konflik agraria yang masih terus terjadi di Indonesia,” tutupnya.
(Mi)
Komentar