hashtagnews.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp184 triliun untuk memperkuat sektor pertahanan nasional pada Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/7/2025).
Menurut Sjafrie, alokasi pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan strategis dan prioritas pertahanan Indonesia ke depan.
“(Butuh) Rp184 triliun,” ujar Sjafrie singkat saat ditemui wartawan usai rapat yang turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta para kepala staf tiga matra TNI.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kementerian Keuangan menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.157,77 triliun.
Dari angka tersebut, Kementerian Pertahanan mendapatkan jatah Rp167,4 triliun, menjadikannya kementerian dengan anggaran terbesar kedua setelah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp217,86 triliun.
Namun, alokasi tersebut dinilai belum mampu menutup kebutuhan prioritas nasional di sektor pertahanan. Sjafrie menjabarkan rincian penggunaan pagu indikatif yang saat ini tersedia, antara lain:
- Program dukungan manajemen: Rp75,673 triliun
- Modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarpras pertahanan: Rp71,919 triliun
- Profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp13,849 triliun
- Pelaksanaan tugas TNI: Rp3,145 triliun
- Riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp2,495 triliun
- Pembinaan sumber daya pertahanan: Rp293,1 miliar
- Kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp24,7 miliar
Dengan tambahan anggaran Rp184 triliun, Kemenhan menargetkan pemenuhan sejumlah sektor vital, termasuk pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI, perawatan alutsista, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dari tamtama hingga perwira.
“Rencana kebutuhan anggaran kita menurut pagu indikatif yang diberikan oleh Menteri Keuangan masih memerlukan tambahan untuk memenuhi prioritas yang sangat penting,” tegas Sjafrie. Ia menambahkan bahwa usulan ini akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi I DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Selain itu, Kemenhan juga berencana mengajukan permintaan tambahan anggaran ke Menteri Keuangan dan Bappenas sebagai bagian dari strategi diplomasi fiskal demi memperkuat postur pertahanan nasional.
Sjafrie berharap para anggota dewan dan publik memahami urgensi dari usulan ini. “Harga kedaulatan sangat mahal. Ini bukan soal membeli alat tempur semata, tapi tentang menjamin keselamatan dan keutuhan negara. Semoga media bisa ikut menyuarakan bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya,” pungkasnya. (*)
