Makassar – Awal pekan ini menjadi momen penting bagi dunia keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Bupati Luwu, H. Patahudding, turut menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sekaligus menyaksikan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulselbar yang baru, Mochammad Muchlasin.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Senin (17/3/2025), ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan Sekda Sulsel Jufri Rahman.
Suksesi di OJK Sulselbar: Babak Baru dalam Pengawasan Keuangan
Mochammad Muchlasin resmi menggantikan Darwisman sebagai Kepala OJK Sulselbar, yang telah mengemban tugas sejak 2022.
Sebelumnya, Muchlasin menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non-Bank OJK.
Dalam sambutannya usai dikukuhkan, Muchlasin menegaskan pentingnya pemahaman para kepala daerah yang baru dilantik mengenai posisi mereka dalam struktur TPAKD.
Ia juga memaparkan berbagai program strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025, termasuk pengembangan ekonomi daerah dengan fokus pada komoditas unggulan seperti kakao serta pemberian fasilitas akses keuangan bagi UMKM binaan pemerintah daerah berbasis klasterisasi produksi.
Sinergi untuk Kemajuan Ekonomi Daerah
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara OJK dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan akses keuangan.
Ia berharap kolaborasi antara OJK dan pemerintah kabupaten/kota dapat terus ditingkatkan demi mempercepat pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan.
“OJK diharapkan dapat berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah. Sinergi dengan kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan ini,” ujar Gubernur.
Dengan kepemimpinan baru di OJK Sulselbar dan strategi yang lebih terarah, harapan untuk mempercepat akses keuangan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semakin terbuka lebar. (*/wdy/ADV).
