Jakarta – Setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia anti penjajahan. Ia menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama di Gedung Parlemen, Senayan, pada Minggu (20/10/2024).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, serta berkomitmen menjadi tetangga yang baik bagi negara lain tanpa bergabung dalam aliansi blok tertentu.
“Kita memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-align. Indonesia tidak akan ikut dalam pakta militer mana pun,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan keinginannya agar Indonesia menjadi sahabat bagi semua negara, dengan prinsip bahwa memiliki seribu kawan masih terasa kurang, sedangkan memiliki satu musuh terlalu banyak.
Meskipun ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki prinsip anti-penjajahan yang menjadi acuan dalam hubungan internasionalnya.
Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, menurut Prabowo, Indonesia harus menunjukkan solidaritas kepada negara yang tertindas, khususnya Palestina.
“Kita harus solider dan membela rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kesehatan, pemulihan mental, dan pasukan perdamaian bagi korban perang di Timur Tengah.
Sebagai negara yang pernah dijajah, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada generasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga bersyukur kepada Presiden dan Proklamator RI pertama, Bung Karno, yang telah mengarahkan ideologi Pancasila.
Prabowo juga mengungkapkan apresiasi kepada para presiden terdahulu atas kontribusi mereka untuk negeri ini.
Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden dan wakil presiden (atau perwakilan keluarga mereka), para pimpinan partai politik, serta anggota parlemen.
Selain itu, hadir juga tamu negara dari luar negeri, termasuk 19 pemimpin negara dan perwakilan, serta 15 utusan khusus dan duta besar negara sahabat.
Setelah pelantikan, akan diadakan kirab di beberapa titik di Jakarta sebagai agenda pertama presiden dan wakil presiden untuk menyapa rakyat.
Komentar