Nasional – Garda Bangsa, sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan tegas menolak rencana pelaksanaan Muktamar PKB tandingan.
Mereka siap mengambil langkah hukum jika rencana ini direalisasikan.
Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menekankan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas PKB.
Tommy juga menyatakan bahwa Muktamar yang telah digelar di Bali pada akhir Agustus 2024 adalah sah dan sesuai dengan aturan hukum.
Garda Bangsa mengancam akan bertindak tegas terhadap setiap upaya untuk menggelar muktamar tandingan dan meminta polisi untuk tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi memecah belah PKB.
Tommy juga menyebutkan kesiapan Garda Bangsa untuk menghadapi pihak-pihak tertentu, termasuk badan otonom Nahdlatul Ulama, jika diperlukan.
Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani, juga menegaskan legalitas muktamar di Bali yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan Menko Polhukam sebagai bukti pengakuan negara.
Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, mengajukan gugatan terhadap hasil Muktamar di Bali dan mengusulkan muktamar ulang, yang menurutnya harus sesuai dengan AD/ART PKB dan Undang-Undang Partai Politik.
Komentar