hashtagnews.id – Tahun pertama kepemimpinan Bupati Luwu H. Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu mencatat capaian impresif.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu justru berhasil menorehkan prestasi signifikan dengan masuk dalam empat besar daerah tercepat yang menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cukup substansial. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 melaporkan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.
Capaian Signifikan di Tengah Penghematan Anggaran
Kepala BPS Luwu, Andi Cakra Atmajaya, mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. “Khusus untuk Kabupaten Luwu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 11,70 persen di tahun 2024 menjadi 10,97 persen pada tahun 2025,” jelasnya.
Penurunan sebesar 0,73 persen ini setara dengan berkurangnya 2.480 orang penduduk miskin, dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa pada 2025.
Meskipun ‘hanya’ 0,73 persen, persentase ini menempatkan Luwu di peringkat ke-4 tingkat penurunan terbesar dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Luwu hanya kalah tipis dari Kota Parepare (0,83 persen), Kabupaten Pangkep (0,81 persen), dan Kabupaten Luwu Timur (0,76 persen). Di bawah Luwu, berturut-turut ada Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), Wajo (0,61 persen), Bantaeng (0,58 persen), serta Kota Makassar (0,54 persen).
“Data ini menggambarkan, Pemerintah Kabupaten Luwu yang dipimpin Bupati Luwu H. Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu menunjukkan keberhasilan dalam proses pembangunan melalui beberapa intervensi program yang mereka laksanakan di awal pemerintahannya,” tambah Andi Cakra.
Intervensi Program Pata–Dhevy Berbuah Manis
Pencapaian ini disebut tidak terlepas dari beragam program pembangunan yang diinisiasi oleh Pemkab Luwu di awal masa jabatan pasangan Pata–Dhevy. Program tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial, distribusi bibit pertanian, hingga percepatan penerimaan karyawan di sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Luwu.
Selain penurunan persentase penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan tren positif yang memperkuat optimisme. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Luwu turun signifikan dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga merosot dari 0,53 persen menjadi 0,28 poin.
“Indeks kedalaman kemiskinan Luwu sudah tidak semakin dalam, tetapi naik ke ambang permukaan. Dengan kondisi ini, akan semakin memudahkan Pemkab Luwu menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit di tahun mendatang,” tutur Andi Cakra.
Andi Cakra turut menjelaskan bahwa penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan BPS didasarkan pada dua variabel utama: pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan.
“Variabel makanan dihitung dari pengeluaran konsumsi sehari-hari, seperti beras, ikan, telur, kapurung, dan rokok. Sedangkan variabel nonmakanan mencakup pengeluaran bulanan maupun tahunan, misalnya listrik, PDAM, cicilan motor, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya,” jelasnya.
Dengan prestasi ini, Kabupaten Luwu kini resmi memiliki modal penting di bawah kepemimpinan Pata–Dhevy untuk mewujudkan target ambisius menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit pada tahun-tahun berikutnya. (*)
