oleh

48 Organisasi Siap Geruduk Gedung DPRD Palopo, Ini Isi Tuntutannya

Palopo – Sejumlah 48 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat (AMPERA) kota Palopo akan melakukan aksi di sejumlah 7 titik. Kemudian terfokus di gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Palopo.

Aksi demonstrasi yang dilakukan Amperà kota Palopo upaya menuntuk kebijakan kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.

Jendral Lapangan, Mustapa menjelaskan kami telah melakukan konsolidasi dan kajian dari kampus ke kampus. Kemudian puluhan organisasi kemahasiswaan (ormawa), Organisasi Kedaerahan (Organda) dan organisasi kemasyarakatan (ormas)

“Protes publik terhadap kebijakan pemerintah tercermin dari hasil konsolidasi kami sejumlah 48 organisasi yang tergabung baik ormawa, organisasi kedaerahan maupun Ormas siap melakukan aksi protes,” Kata Mustapa, minggu, 10 April 2022, setelah melakukan konsolidasi di pelataran rektorat Universitas Andi Djemma.

Menurut presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) ini, pihak telah masif melakukan konsolidasi sepekan terakhir. Ia mengharapkan bukan hanya dari pihak mahasiswa yang melakukan protes tetapi masyarakat sipil juga ikut melakukan aksi protes di tanggal 11 april 2022 besok.

“Kami memperjuangkan kebijakan negara yang kontra terhadap kepentingan rakyat. Menyentuh langsung masyarakat, seperti kenaikan bahan pokok apalagi di bulan Ramadhan ini, makanya kami terpanggil untuk melakukan aksi protes,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap), Muhar menjelaskan pihaknya membawa tujuh tuntutan saat aksi protes yang dilakukan. Pihaknya mengklaim akan membawa ribuan massa.

“Kami membawa tujuh tuntutan hasil konsolidasi dan kajian di empat kampus di kota Palopo,” Tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) UNANDA ini.

Berikut tuntutan AMPERA kota Palopo, Poin tuntutan AMPERA kota Palopo:

  1. Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode
  2. Tolak Kenaikan BBM dan Bahan Pokok
  3. Evaluasi Menteri Bermasalah di Kabinet Indonesia Maju
  4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw
  5. Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara)
  6. Tuntaskan Pelanggaran HAM
  7. Mendesak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi.

Komentar

Hashtag Feed